DUMAI – Proses lelang pelaksana pihak ketiga Terminal Barang Dinas Perhuhungan (Dishub) Dumai dipertanyakan, ditengarai syarat dengan permainan dan diduga ada pengkondisian lelang untuk memenangkan perusahaan untuk mengelola Pendapat Asli Daerah (PAD) melalui retribusi parkir.
Informasi diterima dilapangan ada beberapa perusahaan disiapkan agar proses lelang berjalan lancar, proses lelang hanya dilaksanakan melalui pengumuman di media massa tertentu.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 yang tidak lagi mewajibkan surat kabar sebagai sarana pengumuman menyebabkan proses pengumuman diduga menjadi tidak terbuka dan tidak transparan. Karena justru dengan adanya internet, seluruh masyarakat, tanpa dibatasi ruang edar surat kabar dan jumlah oplah serta wilayah penyebaran. Hal ini diperkuat dengan sifat internet yang tanpa batas. Kemudian, apa motif munculnya pengumuman itu ?
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Dumai Asnar dikonfirmasi wartawan mengatakan, untuk dapat koordinasikan dengan panitia lelang. Beliau yang tau prosesnya, karena panitia sudah koordinasi dengan LKPP Jakarta.
“Menurut panitia kalau memakai LPSE sistem udah terkunci bahwa pemenang yang nilai terendah. Kalau yang nilai tinggi LPSE tak ada, makanya arah LKPP pakai sistem on of namanya tapi untuk lansung tanyakan sama panitianya,” ujar Asnar melalui pesan singkatnya.
Terpisah, Panitia Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemko Dumai Vera Cyntia menegaskan, proses lelang di LPSE sudah tersistem hanya mencari penawar terendah, sedang kan lelang yg di ajukan Dishub mencari penyedia jasa dengan penawaran tertinggi.
“Jika menggunakan sistem, otomatis tujuan untuk mencari penawar tertinggi akan di tolak otomatis oleh sistem,” ungkap Vera melalui pesan WhatsAppnya.
Ketika ditanyai terkait Perpres 54/2010 yang tidak lagi mewajibkan surat kabar sebagai sarana pengumuman menyebabkan proses pengumuman diduga menjadi tidak terbuka dan tidak transparan. Vera sebagai panitia lelang tidak menjawab.***
[rap/rap]
Comment