Menitone.com – Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan tidak semua tanah milik Polri mengantongi sertifikat. Ada 83 juta meter persegi tanah milik Polri yang berada di sejumlah wilayah yang belum bersertifikat.
Hal ini diungkap Tito usai menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil tentang pemberantasan mafia tanah di Mabes Polri, Jumat (17/3).
“Kami memohon kepada bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang agar diurus sertifikasinya,” kata Tito saat menggelar jumpa pers bersama Sofyan.
Tanah yang belum bersertifikat itu salah satunya ada di Palu Sulawesi Tengah. Meskipun bangunannya sudah berdiri, namun hingga kini Mapolda Sulawesi Tengah yang baru belum bisa ditempati lantaran belum memiliki sertifikat tanah.
“Sertifikatnya belum ada, seperti Sulawesi Tengah. Sehingga belum bisa ditempati,” tambah Tito seperti diberitakan Beritasatu.com.
Beberapa Sekolah Polisi Negara (SPN) milik beberapa Polda juga memiliki masalah yang sama. Mereka terhambat pembangunannya karena belum mengantongi sertifikat tanah.
“Tanahnya dari masyarakat sudah diberikan, hibah dari masyarakat tapi belum disertifikasi. Jadi tidak bisa dilakukan pembangunan,” sambung Tito.
Sofyan mengatakan yang terjadi pada Polri ini juga terjadi pada TNI dan instansi pemerintah lain.
“Ini kita akan mempercepat dan memberikan kepastian hukum melalui sertifikat. Tujuannya nanti mencapai tanah yang minim konflik. Sekarang ini sangat tinggi konflik yang disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya mafia tanah,” sambungnya.
[rdk/rdk]
Comment