Menitone.com – Presiden Joko Widodo menyatakan, fenomena perkembangan media sosial menambah beban pemerintah. Berbeda dengan media arus utama yang dianggap bisa diajak bekerja sama, media sosial tak bisa diperlakukan sama.
Tak ada yang bisa mengontrol penggunaan media sosial. Pernyataan itu ia sampaikan saat memberikan sambutan dalam acara Hari Pers Nasional 2017 di Ambon, Kamis (9/1).
Jokowi menilai dampak penggunaan media sosial bukan hanya dialami Pemerintah Indonesia, tapi juga di negara-negara belahan dunia manapun.
“Media sosial juga memusingkan pemerintah. Ini yang saya dengar dari perdana menteri, presiden yang saya temui, semua mengeluhkan. Kalau media mainstream (arus utama) masih bisa kami ajak bicara, tapi media sosial siapa yang bisa ‘memagari’,” kata Jokowi seperti dilansir Antara.
Jokowi mengatakan, digitalisasi komunikasi mendorong setiap orang mampu memproduksi informasi maupun berita melalui media sosial. Meski demikian, media sosial hanya unggul dalam sisi kecepatan. Sementara media arus utama unggul dari segi kedalaman materi dan akurasi.
“Setiap saat di media sosial, kita kebanjiran berita. Ada yang obyektif, baik, tapi banyak juga yang bohong, bikin gaduh, penuh caci maki, bahkan mengancam persatuan bangsa. Tapi saya yakin ini akan mematangkan kita, membuat kita tahan uji. Ini fenomena semua negara,” katanya.
Jokowi yakin media arus utama tetap dapat bertahan meskipun digempur informasi yang begitu cepat dari media sosial. Media arus utama akan saling melengkapi berita dengan akurasi.
“Bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia menghadapi, saya yakin meski ‘digempur’ media arus utama seperti radio dan televisi dapat bertahan karena saling melengkapi,” kata Presiden.
Namun media arus utama yang tidak bisa beradaptasi dengan fenomena media sosial, kata Jokowi, perlahan akan berguguran.
Jokowi pun mengajak semua pihak untuk bersama-sama menghentikan penyebaran berita palsu (hoax) yang dianggap dapat memecah-belah persatuan. Ia berharap, para awak media arus utama tetap menjunjung etika yang menuntut profesionalisme.
“Dalam kondisi ini, media arus utama harus bisa meluruskan yang ‘bengkok-bengkok’ bukan justru memungut sebagai bahan berita,” katanya.
Pada kesempatan itu, Jokowi juga menghargai upaya Dewan Pers dalam memverifikasi media. Pada tahap awal, Dewan Pers sudah memverifikasi 77 media, dan masih akan bertambah jumlahnya.
Verifikasi dilakukan sebagai bagian dari proses pendataan perusahaan pers sesuai dengan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. “Saya melindungi wartawan, masyarakat juga tahu media mana yang bisa jadi rujukan,” kata Jokowi.
[ant/cnn]
Comment