Menitone.com – Presiden Joko Widodo menegaskan rakyat Indonesia tak boleh ragu melawan intoleransi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pernyataan itu disampaikan saat membuka peringatan ke-62 Konferensi Asia Afrika di Istana Negara.
Menurutnya, perlawanan terhadap intoleransi menjadi upaya dan komitmen bersama menjaga keberagaman Indonesia. Ia menegaskan, Indonesia dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika.
“Jangan mudah tergoda dengan isu-isu SARA yang memperlamah bangsa. Jangan takut melawan tindakan intoleransi dan kekerasan atas nama apapun,” ujar Jokowi di Istana Negara, Selasa (18/4).
Jokowi menuturkan, kerukunan selama ini dapat terjalin di Indonesia yang memiliki setidaknya 1.340 suku, beragam ras dan agama.
Seperti diberitakan CNN Indonesia, hal itu terbukti dari masih bertumbuhnya ekonomi Indonesia 5,02 persen berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS).
Bahkan, Indonesia masuk tiga besar negara di G20 dengan pertumbuhan ekonomi terbaik. Indonesia berada setelah Tiongkok dan India.
Di hadapan delegasi negara-negara Asia dan Afrika, Jokowi menuturkan kini Indonesia menjadi referensi bangsa-bangsa dalam menjaga dan menjamin keberagaman di masyarakat.
Hal ini disandingkan dengan Soekarno sebagai salah satu inisiator KAA 62 tahun lalu.
“Kalau dulu Indonesia menjadi salah satu inisiator solidaritas Asia-Afrika, menjadi inspirator negara terjajah untuk merdeka, sekarang Indonesia menjadi rujukan mengelola keberagaman,” kata Jokowi.
Ia berpendapat, mengelola kemajemukan menjadi permasalahan yang dihadapi banyak negara. Hal itu terlihat setelah Jokowi berkunjung ke sejumlah negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Timur Tengah.
Menurutnya, negara-negara maju kini gelisah, merasa tak aman, harus menghadapi terorisme, ekstremisme, dan radikalisme. Sehingga, mereka mulai mencari contoh dan nilai mengelola keberagaman.
Sinergi Polri-TNI
Terpisah, Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian menganggap kekompakan prajurit TNI-Polri menjadi salah satu kunci dalam mengamankan proses pemungutan suara di putaran dua Pilkada DKI Jakarta.
Sebagai implikasi dari kekompakan itu, Tito pun meminta personel gabungan tersebut untuk kerja cepat saat mengamankan tempat pemungutan suara.
“Kuncinya adalah kecepatan, cepat untuk mengamankan dan melokalisasi jika ada masalah di TPS,” kata Tito saat ditemui di Econvention Ancol, Selasa (18/4).
Di atas kertas, kata Tito, TNI dan Polri bisa mengatasi masa yang berpotensi muncul saat proses pemungutan suara berlangsung.
Namun jika para prajurit yang menjaga TPS tidak bergerak cepat untuk mengatasi masalah, maka pelbagai masalah itu bisa menyebar dan jadi lebih sulit untuk diantisipasi.
[cnn/cnn]
Comment