JAKARTA – Pemerintah menargetkan Rancangan Undang-undang (RUU) pertanahan selesai tahun depan. Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan saat ini aturan tersebut dalam tahap pembicaraan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Kita sedang bicara dengan DPR. Sampai sekarang yang sudah dibahas daftar inventarisasi masalah (DIM) 300-an dari 928,” kata dia di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (10/12/2018).
Lebih lanjut, ia menjelaskan aturan tersebut mesti segera diselesaikan untuk mendorong pembangunan dalam negeri. Sebab, nantinya aturan tersebut bisa menyatukan antara aturan kementerian yang satu dengan yang lain.
“(Aturan) mendesak karena memang UU kita ini tahun 60. Kemudian sekarang itu kan perkembangan luar biasa, maka kita merasa beberapa hal perlu diperbaiki. Kemudian pemerintah sedang membuat one map policy. Data itu harus koordinasi, supaya one map policy,” papar dia.
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR Himawan Arief mengatakan aturan tersebut ditargetkan selesai di tahun depan. Pasalnya, saat ini progres aturan tersebut sudah memasuki tahap perundingan.
“Iya tahun depan itu Insya Allah. Sekarang nggak ada kendala cuma waktu saja untuk perundingannya,” tutup dia.
Sementara itu, sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar menteri-menterinya tidak terburu-buru menyelesaikan aturan tersebut. Hal itu dilakukan agar poin-poin aturan dapat dibahas dengan tepat.
Sumber : detik
Comment