Menitone.com – Hari ini, 9 Februari 2017 dihelat kegiatan besar bertajuk peringatan Hari Pers Nasional atau HPN ke-69 di bumi Maluku, Ambon Manise.
Kegiatan rutin tahunan yang lokasinya bergilir keliling nusantara dan selalu dihadiri kepala negara. Seperti kali ini, Presiden Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi langsung hadir untuk membukannya.
Sebagai jurnalis, mestinya saya turut bersuka cita atas seremoni khusus memperingati hari yang konon dianggap sebagai nohta kelahiran profesi ini, namun saya harus sebutkan kalau perasaan saya datar soal HPN. Tidak ada getar khusus. Perasaan saya hari ini sama seperti hari-hari lainnya. Nothing special!.
Saya yakin tak sendirian tanpa rasa pada HPN. Ada ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu jurnalis di negeri ini yang merasa bukan bagian dari peringatan tersebut.
Bukan karena saya tak mencintai profesi ini, tapi keadaan dan situasi yang tak memungkinkan saya untuk bisa bersebati dengan perayaan tahunan bernama HPN.
Keadaan dan situasi yang saya maksud adalah fakta bahwa HPN sampai saat ini seolah menjadi hak paten satu organisasi wartawan: Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
Hal itu wajar, karena sejatinya 9 Februari merupakan hari lahir organisasi wartawan tertua di negeri ini. Tepatnya di Solo, 9 Februari 1946 dengan penggagas, pendiri Kantor Berita Antara, Soemanang.
Saya tak ingin memperdebatkan Kepres No.5 tahun 1985 yang diteken Presiden Soeharto pada 23 Januari 1985 tersebut. Lembar negara yang menjadi dalil ontentik penetapan 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional alias HPN. Meskipun banyak jurnalis yang mengkritisi pemilihan hari lahir PWI sebagai tonggak.
Seperti mantan Kepala Penelitian dan Pengembangan Kompas, Daniel Dhakidae yang beranggapan , mestinya hari pers mengambil tonggak penerbitan surat kabar pertama di negeri ini, yakni kelahiran Medan Prijaji pada 1 Januari 1903 yang menurut Dhaniel paling shahih dijadikan tonggak peringatan HPN.
Sebagai pribadi yang terlanjur memilih jurnalis sebagai profesi dalam 20 tahun terakhir, saya kadang bermimpi jika suatu ketika tercipta kebersamaan. Kekompokan keluarga besar pers nasional.
Organisasi wartawan tak lagi menjadi sekat. Semua jurnalis berpadu dalam satu rasa sebagai insan pers Indonesia. Pasti akan lebih indah jika mimpi saya terwujud.
Wajah saya jadi sumringah membayangkan seluruh wartawan di negeri ini, PWI, AJI, IJTI bahkan wartawan-wartawan yang tak punya organisasi, seperti saya, bisa berangkulan dalam satu momen kebersamaan. Entah itu dalam momen peringatan HPN atau momen-momen kerukunan lainnya. Wonderful!
Meskipun bagi saya pribadi, ada atau tidak HPN tidak akan mempengaruhi sikap saya sebagai jurnalis. Kecintaan saya pada profesi ini tidak tergantung pada seremoni. Bahkan, tak menjadi persoalan penting bagi saya, jikapun karena tak memperingati HPN kadar kewartawanan saya dipertanyakan.
Sebagai jurnalis, saya tau apa yang saya harus lakukan sebagai pertanggung-jawaban moral atas pilihan pada profesi ini. Saya sangat ingin dikenal sebagai jurnalis karena hasil kerja dan tulisan.
Bukan karena kartu pers, kartu UKW, organisasi atau seremoni. Jika masih memungkinkan, saya akan tetap berkarya sebagai jurnalis, meskipun jika nanti saya tak bisa ikut Uji Kompetensi Wartawan karena tak memiliki organisasi wartawan.
Penulis: Ahmad S.Udi
Pekerjaan: Pemimpin Redaksi RiauTerkini.com
Comment