Kapolri Sebut Mafia Tanah Bekerja Sama dengan Oknum Penegak Hukum

Polri dan Badan Pertanahan Nasional sepakat bekerja sama mengusut mafia tanah. Selama ini kartel penguasa tanah beraksi dengan bantuan penegak hukum. (REUTERS/Darren Whiteside)
Loading...

Menitone.com – Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut mafia tanah selama ini bekerja sama dengan penegak hukum untuk membuat harga tanah tidak terkendali. Kepolisian dan Badan Pertahanan Nasional sepakat mengusut kartel tersebut.

“Banyak praktik kelompok mafia tanah yang sudah main di bidang penegakan hukum. Mereka sudah mengerti jalur-jalurnya,” tutur Tito usai meneken nota kesepahaman dengan Kepala BPN Sofyan Djalil di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (17/3).

Tito mengatakan, kerja sama mafia tanah dan oknum penegak hukum itu berujung pada sejumlah langkah hukum yang seolah-olah legal, seperti overlapping tanah atau penerbitan sertifikat ganda. “Tanah harganya mahal dan naik terus,” ucapnya.

Merujuk pernyataan Presiden Joko Widodo, Tito menyebut persoalan tanah sebagai urusan publik yang sangat mendesak untuk diselesaikan. Tak hanya soal mafia tanah, kepolisian dan BPN juga berencana menghentikan pungutan liar pada pelayanan pertanahan.

Loading...

“Masyarakat harus merasakan kehadiran negara dan pemerintah. Semua layanan publik harus baik, termasuk kepolisian,” kata Tito seperti diberitakan CNN Indonesia.

Sofyan Djalil yang juga berstatus Menteri Agraria dan Tata Ruang berharap nota kesepahaman antara lembaganya dan Polri efektif mengurangi aksi mafia tanah dan konflik pertanahan.

BPN, kata Sofyan, juga akan membantu mengurus proses sertifikasi tanah milik Polri yang diperkirakan mencapai 83 juta meter persegi. Sejumlah kantor kepolisian yang baru dibangun kini belum dapat digunakan karena terganjal sertifikasi.

Polri mendapat lahan-lahan itu dalam dari masyarakat, antara lain dalam bentuk hibah. Namun sertifikat yang tidak kunjung terbit memaksa kepolisian menunda pembangunan kantor di atas lahan itu.

Lebih dari itu Sofyan mengatakan, tanah bersertifikat di seluruh Indonesia baru mencapai 44 persen. Pemerintah, kata dia, menargetkan sertifikasi lima juta bidang tanah tahun 2017.

“Tahun berikutnya tujuh juta dan tahun berikutnya lagi sembilan juta bidang tanah. Kami minta dukungan kepolisian dan Tim Saber Pungli. BPN akan melakukan perbaikan sistem dan mekanisme pencegahan internal,” kata Sofyan.

[cnn/cnn]

Loading...

Comment

Silahkan nonaktifkan adblock anda untuk membaca konten kami.
Segarkan