Menitone.com – Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpaw meminta karyawan PT Freeport Indonesia dan berbagai perusahaan privatisasi serta kontraktornya menunggu keputusan pemerintah terkait masa depan operasi perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu. Dia berharap adanya solusi terbaik diberikan pemerintah.
“Kita semua menunggu saja, mudah-mudahan ada solusi terbaik untuk perusahaan ini, karyawan dan juga pemerintah daerah di Mimika,” kata Paulus di Timika, Sabtu (18/2). Seperti diberitakan Antara.
Kapolda Papua mengaku sudah lama mengikuti perkembangan situasi dan kondisi PT Freeport terutama sejak lahirnya Undang-undang (UU) Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba).
UU Minerba tersebut, katanya, mengamanatkan banyak hal, salah satunya PT Freeport selaku perusahaan pertambangan mineral diwajibkan membangun industri pemurnian konsentrat (smelter) di dalam negeri. Selama ini, PT Freeport menggantungkan pendapatannya dari ekspor konsentrat atau sekitar 60 persen dari produksi konsentrat dihasilkan Freeport ke luar negeri.
“Kami ikuti betul bagaimana negosiasi awal sejak aturan ini diterbitkan. Pemerintah sebetulnya cukup bijaksana karena memberikan ruang waktu kepada perusahaan agar mengambil langkah-langkah cepat seketika itu. Ini sekarang menjadi problem yang kita semua hadapi dan kita mencari solusinya secara bersama-sama,” ujarnya.
Paulus mengaku telah melaporkan situasi dan kondisi terjadi di PT Freeport kepada Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. “Saya sudah laporkan hal ini ke Kapolri. Beliau sudah menjawab serta membahas masalah ini dengan Pak Richard Adkersson (CEO Freeport McMoRan) dan juga sudah tentu dengan Bapak Presiden (Presiden Joko Widodo),” jelasnya.
Paulus meyakini aspirasi karyawan PT Freeport telah disampaikan ke Bupati Mimika Eltinus Omaleng pada saat aksi unjuk rasa damai di Kantor Bupati Mimika, Jumat (17/2) kemarin. Nantinya akan diteruskan secara berjenjang ke Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura serta ke Pemerintah Pusat di Jakarta.
Sementara itu untuk memperkuat pengamanan di area pertambangan PT Freeport Indonesia mulai dari Tembagapura hingga Pelabuhan Portsite Amamapare Mimika, Polri telah mendatangkan pasukan tambahan Brimob sekitar 200 personel dari Polda Kalimantan Barat dan Polda Bali. Ratusan anggota Brimob itu tiba di Timika pada Kamis (16/2) lalu.
Kehadiran ratusan anggota Brimob dari dua Polda tersebut untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gejolak akibat terhentinya produksi tambang PT Freeport sejak 10 Februari 2017.
[mdk/mdk]
Comment