Ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran mulai memberikan dampak nyata terhadap arah kebijakan moneter global.
Sejumlah pejabat Federal Reserve (The Fed) telah mengantisipasi sejak rapat pertengahan Maret bahwa konflik tersebut akan mendorong inflasi lebih tinggi sepanjang tahun, seiring lonjakan harga energi dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi.
Dalam risalah rapat kebijakan 17–18 Maret yang akan dirilis, bank sentral AS diperkirakan menguraikan lebih rinci berbagai risiko yang dihadapi ekonomi, termasuk dampaknya terhadap pasar tenaga kerja.
Pada periode tersebut, harga minyak global melonjak tajam dari sekitar US$70 menjadi US$100 per barel, mencerminkan respons pasar terhadap meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah.
Kenaikan harga energi tersebut langsung memicu revisi proyeksi inflasi oleh hampir seluruh pejabat The Fed. Mereka memperkirakan tekanan harga akan bertahan lebih lama, terutama hingga 2026.
Ketua The Fed, Jerome Powell, menegaskan bahwa kondisi saat ini masih penuh ketidakpastian dan memerlukan pendekatan kebijakan yang hati-hati.
Menurut Jerome Powell, pihaknya telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan skenario, termasuk dampak terburuk dari konflik berkepanjangan.
Ia menekankan bahwa asumsi optimistis tidak dapat dijadikan dasar dalam situasi seperti sekarang. Pernyataan Jerome Powell tersebut mencerminkan kehati-hatian bank sentral dalam merespons dinamika global yang cepat berubah.
Dalam rapat tersebut, The Fed memutuskan untuk mempertahankan suku bunga di kisaran 3,5% hingga 3,75%. Keputusan ini menunjukkan bahwa otoritas moneter belum melihat urgensi untuk melakukan pelonggaran dalam waktu dekat.
Bahkan, ekspektasi pasar terhadap pemangkasan suku bunga mulai bergeser, dari yang sebelumnya diperkirakan terjadi tahun ini menjadi kemungkinan penundaan lebih lama hingga 2027.
Sebelum konflik memanas, tekanan inflasi sebenarnya sudah menjadi perhatian utama. Laju inflasi AS masih bertahan di atas target 2% yang ditetapkan The Fed. Dengan adanya lonjakan harga energi akibat konflik, risiko inflasi semakin meningkat.
Kondisi ini juga berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi apabila konsumsi masyarakat mulai melemah akibat kenaikan harga.
Proyeksi terbaru menunjukkan bahwa inflasi berbasis Personal Consumption Expenditures (PCE) pada 2026 diperkirakan naik menjadi 2,7%, dari sebelumnya 2,4%.
Sementara itu, inflasi inti yang tidak memasukkan komponen energi dan pangan juga diprediksi meningkat ke level yang sama, yakni 2,7%. Angka ini memperkuat pandangan bahwa tekanan inflasi tidak hanya bersifat sementara.
Lebih jauh, hasil riset dari Federal Reserve Dallas menunjukkan bahwa risiko inflasi bisa jauh lebih tinggi jika gangguan pasokan energi berlanjut.
Salah satu skenario ekstrem adalah penutupan Selat Hormuz selama tiga hingga enam bulan. Jika hal ini terjadi, harga minyak berpotensi melonjak hingga kisaran US$132 hingga US$167 per barel. Dampaknya terhadap ekonomi AS diperkirakan signifikan, dengan tambahan inflasi hingga 1,47 poin persentase.
Lebih dari lima minggu sejak konflik pecah, kekhawatiran terhadap inflasi terus meningkat. Hal ini terjadi meskipun data pasar tenaga kerja masih menunjukkan ketahanan yang cukup kuat.
Tingkat pengangguran relatif stabil, dan penciptaan lapangan kerja masih berjalan. Namun, tekanan harga yang terus meningkat dapat mengikis daya beli masyarakat dalam jangka menengah.
Presiden Chicago Fed, Austan Goolsbee, menggambarkan situasi saat ini sebagai semakin menantang. Ia menyatakan optimisme bahwa inflasi pada akhirnya akan kembali ke target 2%, tetapi mengakui bahwa kondisi terbaru menunjukkan tren yang mengkhawatirkan.
Menurutnya, tekanan inflasi yang sebelumnya dipicu oleh tarif seharusnya bersifat sementara. Namun, kenyataannya tekanan tersebut belum mereda.
Kini, ekonomi AS justru menghadapi tambahan guncangan yang berpotensi menciptakan kondisi stagflasi, yakni kombinasi antara inflasi tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang melambat.
Pernyataan tersebut mempertegas kekhawatiran bahwa konflik geopolitik tidak hanya berdampak pada harga energi, tetapi juga pada stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
Dalam konteks ini, peran Jerome Powell menjadi semakin krusial dalam menentukan arah kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Ke depan, para pelaku pasar akan mencermati setiap sinyal yang diberikan oleh The Fed, termasuk dalam risalah rapat yang akan segera dirilis.
Keputusan-keputusan yang diambil oleh Jerome Powell dan timnya akan menjadi penentu utama arah ekonomi AS, sekaligus memberikan dampak luas terhadap pasar global.
Dengan ketidakpastian yang masih tinggi, dunia kini menunggu apakah tekanan inflasi akan semakin memburuk atau justru mulai mereda.
Yang jelas, konflik geopolitik telah kembali menjadi faktor utama yang membentuk arah kebijakan ekonomi global, dan Jerome Powell berada di garis depan dalam menghadapi tantangan tersebut.
