Menitone.com – Aktivis sosial, Hamid Basyaib, mengatakan Presiden Joko Widodo seharusnya menghindari pernyataan bahwa demokrasi di Indonesia kebablasan. Sebab menurutnya, demokrasi tidak pernah salah.
Dia menilai kebebasan yang terjadi saat ini dikarenakan pernah dibelenggu selama hampir 40 tahun.
“Istilah kebablasan dihindari. Demokrasi tidak pernah salah. Yang dimaksud bukan demokrasi. Demokrasi tidak pernah surplus,” kata Hamid di Menteng, Jakarta, Sabtu (25/2).
Berkembangnya kebebasan demokrasi di Indonesia tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi. Teknologi, kata dia, menjadi senjata masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka kepada pemerintah.
“Demokrasi ini pula berkah-berkah teknologi, saya sulit menggambarkan betapa dahsyatnya penguatan individual luar biasa,” terangnya.
Berkah dari teknologi itu, ujar dia, terjadi pemerataan kecerdasan bagi masyarakat karena mudah mendapatkan informasi. Hamid menyarankan pemerintah melihat sisi positif dari perkembangan teknologi ketimbang dampak negatifnya.
“Yang salah satu yang bisa dijadikan penangkal melihat sisi lain dari di kepala para pejabat melihat medsos sepenuhnya negatif tapi betapa dahsyatnya sisi positifnya. Ini belum pernah terjadi kesetaraan terjadi serentak, sekarang bisa mengkritik langsung Presiden Amerika face to face langsung,” imbuh Hamid.
“Kita itu benar-benar nangis darah nyari buku temen yang sekolah di Belanda. Ini dilihat dari sisi positifnya. Saran saya diimbangi staf Presiden, karena di sisi lain diabaikan berkah ya luar biasa pemerataan kecerdasan free, bisa gratis mendapatkan informasi,” sambungnya.
Sebelumnya, dalam empat sampai lima bulan terakhir, Presiden Joko Widodo mengaku mendapat banyak pertanyaan mengenai demokrasi di Indonesia yang tengah diuji oleh serangkaian persoalan. Salah satu pertanyaan yang dilontarkan adalah demokrasi Indonesia yang sudah kelewatan atau kebablasan.
“Apa demokrasi sudah terlalu bebas dan kebablasan? Saya jawab iya. Demokrasi kita kebablasan,” tegas Presiden Jokowi saat memberikan pidato dalam rangka pengukuhan pengurus Partai Hanura di Sentul International Convention Center, Rabu (22/2).
Jokowi menuturkan, praktik demokrasi politik di Indonesia membuka peluang terjadinya artikulasi politik ekstrem. Mulai dari liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, hingga terorisme. Serta ajaran lain yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.
Presiden mengatakan, penyimpangan praktik demokrasi secara jelas terlihat dari persoalan politisasi SARA. Jokowi menyerukan agar seluruh rakyat Indonesia menghindari praktik semacam ini.
[mdk/mdk]
Comment