MENITONE.COM – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Fahrur Rozi, atau yang lebih dikenal dengan Gus Fahrur, melontarkan kritik tajam terhadap aturan yang mewajibkan Paskibraka perempuan beragama Islam untuk melepas jilbab mereka saat mengikuti prosesi pengukuhan oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa (13/8).
Gus Fahrur menilai peraturan tersebut perlu dikoreksi karena dianggap tidak relevan dan tidak sesuai dengan prinsip kebebasan beragama.
“Peraturan yang mewajibkan melepas jilbab ini harus dikoreksi. Ini tidak relevan dan tidak menghargai kebebasan beragama,” ujar Gus Fahrur pada Rabu (14/8).
Ia menegaskan bahwa penggunaan jilbab tidak mengurangi estetika atau kekompakan tim Paskibraka. Menurutnya, jilbab bukanlah halangan untuk berkreasi dan mencapai prestasi.
“Panitia pelaksana seharusnya bisa bekerja sama dengan konsultan dan desainer untuk menciptakan kostum hijab yang sesuai, indah, dan tetap memperhatikan aspek estetika,” tambahnya.
Isu mengenai pelepasan jilbab ini menjadi sorotan setelah muncul foto-foto di media sosial yang menunjukkan bahwa tidak ada anggota Paskibraka perempuan yang mengenakan jilbab selama momen pengukuhan.
Sebelumnya, sejumlah foto menunjukkan anggota Paskibraka perempuan yang mengenakan jilbab dalam aktivitas sehari-hari mereka.
Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia (PPI) mengonfirmasi bahwa masalah terkait jilbab ini adalah yang pertama kali terjadi pada tahun 2024.
Wasekjen PPI, Irwan Indra, menjelaskan bahwa sebelumnya ada aturan mengenai pelepasan jilbab, baik di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) maupun setelah beralih di bawah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada tahun 2022.
“Kami sangat terkejut ketika melihat bahwa pada saat pengukuhan tahun 2024, tidak ada satu pun anggota Paskibraka perempuan yang mengenakan jilbab. Hal ini baru muncul kali ini, dan mungkin teman-teman media juga telah melihatnya di berbagai platform,” kata Irwan.
Comment