Menitone.com – Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia menilai Pemerintah Indonesia tidak serius memperjuangkan nasib TKI di Arab Saudi selama Raja Salman bin Abdul Aziz Al-Saud berkunjung ke Indonesia. Pemerintah hanya memikirkan investasi dan perjanjian ekonomi kedua negara.
Juru Bicara Keluarga Besar Buruh Migran Marjaenab menyayangkan sikap pemerintah. Dia mengatakan, Presiden Joko Widodo seharusnya mendesak Raja Salman membebaskan seluruh buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati, tanpa syarat.
“Kunjungan (Raja Salman) ini hanya investasi, investasi, dan investasi. Mana keinginan keberpihakan terhadap rakyat yang sedang menggantungkan nasib di (Arab Saudi) sana? Tidak ada,” kata Marjaenab di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Kamis (2/3).
Marjaenab mengatakan, seharusnya pemerintah bisa bersikap tegas dan menolak segala bentuk kerja sama karena telah menyakiti rakyat Indonesia yang mengadu nasib di Arab Saudi. Namun menurut Marjaenab, pemerintah Indonesia justru tidak menunjukan keberpihakan secara tegas terhadap buruh migran.
“Investasi itu hanya menguntungkan segelintir orang, pemodal, tapi tidak memperbaiki keadaan rakyat yang saat ini justru semakin miskin,” kata dia seperti diberitakan CNN Indonesia.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebelumnya mengatakan, Presiden Jokowi telah menyampaikan pesan kepada Raja Salman soal keberadaan TKI di Arab Saudi. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor kemarin, Jokowi meminta Raja Salman melindungi dan mengayomi WNI di Arab Saudi.
Menanggapi hal itu, Marjaenab menyebut permintaan Jokowi itu hanya sekadar ucapan semata, tanpa ada desakan secara tertulis untuk melindungi nasib buruh migran yang terancam hukuman mati.
“Pemerintah RI tidak mendesak Raja Salman agar membebaskan 25 WNI yang terancam hukuman mati dan yang dikriminalisasi di Arab Saudi. Pemerintah Indonesia seharusnya mengajukan MoU yang menjamin perlindungan dan jaminan hak normatif seperti libur, cuti, upah, hak atas dokumen, jam kerja dan sebagainya,” kata Marjaenab.
Dia menyebut, buruh migran di Arab Saudi banyak yang tidak mendapat perlindungan ketenagakerjaan. Bahkan mereka tidak mendapatkan perlakuan hukum yang sama dengan majikan. Karena itu, kata Marjaenab, tak ada efek jera bagi para majikan.
“Perlindungan terkait ketenagakerjaan bagi buruh migran di Arab Saudi itu tidak ada, makanya permasalahan soal buruh ini semakin tinggi. Seharusnya Pemerintah Indonesia bisa mendesak agar ada kepastian hukum dan jaminan pasti untuk kawan-kawan kita di Arab Saudi,” ujarnya.
Hari ini, sejumlah kelompok buruh migran melakukan unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Arab Saudi, Jakarta. Belum juga menggelar aksinya, mereka diamankan aparat kepolisian. Sebagian dari mereka bahkan diseret masuk ke mobil polisi.
[cnn/cnn]
Comment