Pembahasan RUU Perampasan Aset kembali menjadi sorotan publik. Rancangan Undang-Undang ini dianggap penting untuk menutup celah hukum yang selama ini memungkinkan harta hasil tindak pidana tetap berada di tangan pelaku atau pihak lain, meskipun pelaku telah dijatuhi hukuman.
Fenomena ini seringkali menimbulkan persepsi negatif bahwa sistem hukum lebih fokus pada penghukuman individu dibanding pemulihan aset negara.
Selama ini, banyak kasus korupsi, pencucian uang, dan tindak pidana lainnya menunjukkan bahwa aset hasil kejahatan justru dinikmati oleh keluarga pelaku atau pihak ketiga.
Akibatnya, kerugian negara tidak kunjung pulih, menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat. Dengan hadirnya RUU Perampasan Aset, negara berupaya mengubah paradigma ini melalui mekanisme hukum yang lebih tegas.
Mekanisme Perampasan Berbasis Objek
Salah satu poin penting dalam RUU Perampasan Aset adalah penerapan mekanisme perampasan berbasis in rem, yang menitikberatkan pada objek aset itu sendiri, bukan individu pelakunya. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 draf RUU. Dengan pendekatan ini, aset yang diduga berasal dari tindak pidana dapat dirampas negara meskipun pelaku telah buron, meninggal dunia, atau belum divonis bersalah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7.
Selain itu, Pasal 5 ayat (2) huruf a RUU ini memperbolehkan perampasan aset yang tidak seimbang dengan penghasilan sah dan tidak dapat dibuktikan asal-usulnya. Konsep ini serupa dengan rezim “unexplained wealth” yang telah diterapkan di beberapa negara, seperti Australia dan Inggris. Pendekatan ini menegaskan fokus hukum pada pemulihan aset bagi negara, bukan sekadar menghukum pelaku.
Peran Mahkamah Agung dalam Implementasi
Agar implementasi RUU Perampasan Aset berjalan adil dan tidak menimbulkan kesewenang-wenangan, Mahkamah Agung memiliki peran sangat penting. Pasal 49 draf RUU menugaskan MA untuk mengatur proses peradilan permohonan perampasan aset melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma).
Dengan peran ini, MA bertanggung jawab menjaga konsistensi putusan, melindungi asas praduga tak bersalah, dan memastikan pembalikan beban pembuktian tidak melanggar hak asasi manusia. Putusan kasasi yang bersifat final dan mengikat, sesuai Pasal 47, menjadi yurisprudensi penting untuk membangun legitimasi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan RUU ini.
Pengalaman MA sebelumnya melalui Perma Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan menjadi fondasi yuridis yang kuat. Perma ini mengatur secara rinci mekanisme penanganan aset, termasuk hak pihak ketiga untuk mengajukan keberatan, waktu penyelesaian permohonan, dan tata cara pembuktian. Dengan demikian, implementasi RUU diharapkan tetap konsisten, transparan, dan melindungi pihak yang beritikad baik.
Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Rampasan
Salah satu tujuan utama RUU Perampasan Aset adalah memastikan bahwa aset hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada negara dan digunakan untuk kepentingan publik. Pasal 50–52 draf RUU menugaskan Jaksa Agung untuk melakukan penyimpanan, pengamanan, penilaian, hingga pemanfaatan aset rampasan secara profesional dan akuntabel.
Lebih lanjut, Pasal 56–58 membuka peluang agar aset tersebut dapat dilelang atau dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas umum dan proyek sosial. Dengan mekanisme ini, publik dapat melihat bahwa aset yang dirampas benar-benar kembali untuk kepentingan masyarakat luas, bukan hanya menambah kekayaan negara secara abstrak.
Tantangan dan Harapan Implementasi
Keberhasilan RUU ini sangat bergantung pada pengawasan yang ketat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar publik percaya bahwa proses perampasan aset dilakukan secara adil. Tanpa pengawalan Mahkamah Agung yang konsisten dan independen, esensi keadilan yang ingin diwujudkan oleh RUU ini berisiko memudar.
Masyarakat dan aparat hukum berharap bahwa RUU Perampasan Aset tidak hanya menjadi instrumen formalitas hukum, tetapi benar-benar mampu menutup celah hukum, melindungi hak pihak yang beritikad baik, dan mengembalikan aset negara yang hilang akibat tindak pidana. Dengan demikian, RUU ini dapat menjadi alat efektif untuk memperkuat sistem hukum dan menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat.
Comment