PADANG PARIAMAN – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nurwahid meminta pemerintah mengevaluasi penggunaan instrumen utang karena dinilai belum berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
“Permasalahannya utang itu untuk apa? Karena kan utang jalan terus, tetapi kesejahteraan belum naik. Pemerintah harus evaluasi ini,” ujar Hidayat Nurwahid di Kabupaten Padang Pariaman, dilansir Rimanews, Ahad (25/03/2018).
Ia menjelaskan, berdasarkan data dari Institut Pengembangan Ekonomi dan Keuangan (INDEF) pada 2018, saat ini utang pemerintah sekitar 4.700 triliun.
Sementara itu, utang Indonesia yang merupakan gabungan dari utang pemerintah dan swasta tercatat telah mencapai 7.000 triliun.
Tingginya jumlah utang Indonesia itu, menurut dia, belum memberikan keuntungan pada kesejahteraan masyarakat.
Indonesia masih kekurangan lapangan pekerjaan sehingga berdampak pada banyaknya pengangguran yang tidak sedikit berstatus sarjana.
Ia menambahkan, kesejahteraan masyarakat yang tidak kunjung meningkat bisa membuat banyak anak bangsa hengkang dari Indonesia.
“Masa utang segitu banyak, kondisi rakyat tidak naik? Kalau pun utang terkait infrastruktur, apa pembangunan yang telah dilakukan sudah sebesar utang itu?,” kata Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Pemerintah konsisten selesaikan utang
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan pemerintah terus konsisten untuk menyelesaikan persoalan utang-utang, terutama yang dibuat oleh pemerintahan terdahulu sebelum era Joko Widodo. Dia menampik jika pemerintah saat ini hanya sekedar menambah utang baru.
“Pemerintah juga membayar utang, termasuk utang-utang terdahulu,” katanya di Jakarta, Jumat (23/03/2018).
Ia menegaskan total outstanding utang pemerintah yang telah mencapai Rp4.034,8 triliun merupakan akumulasi dari utang pemerintahan sebelumnya, yang tetap harus dibayar dalam jangka panjang.
Selain itu, pengelolaan utang Indonesia dalam keadaan baik dan tidak ada persoalan mengenai hal tersebut, apalagi tidak ada utang yang berpotensi gagal bayar, demikian Darmin Nasution.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat bahwa kemampuan pemerintah untuk membayar utang masih kuat, apalagi rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) masih berada pada kisaran 29,24 persen.
Rasio utang senilai 29,24 persen terhadap PDB itu terhitung masih lebih kecil daripada dengan negara-negara yang memiliki tingkat ekonomi setara, seperti Vietnam senilai 63,4 persen, Thailand (41,8 persen), Malaysia (52,7 persen), dan Brasil (81,2 persen).
Dari total utang pemerintah sebesar Rp4.034,8 triliun per akhir Februari 2018, sebagian besar utang itu didominasi oleh penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp3.257,26 triliun atau 80,73 persen dari total utang pemerintah.
Penerbitan SBN itu sekitar Rp2.359,47 triliun atau 62,62 persen diterbitkan dalam denominasi rupiah serta dalam denominasi valas sebesar Rp897,78 triliun atau 18,11 persen.
Selain penerbitan SBN, pembiayaan utang tersebut juga berasal dari pinjaman luar negeri pemerintah dengan porsi mencapai Rp777,54 triliun atau 19,27 persen. (Rimanews)
Comment