Menitone.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ingin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa lebih banyak menangkap dimensi pengarusutamaan gender (gender mainstreaming).
Saat ini, menurut Sri Mulyani, peranan APBN belum optimal dalam menangkap dimensi tersebut.
“Menurut saya, masih ada hal-hal yang masih bisa diperbaiki dan diperperkuat,” tutur Sri Mulyani usai menghadiri Peringatan Hari Kartini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2017 di Gedung Djuanda I Kemenkeu, Jumat (28/4).
Bahkan, Sri Mulyani mengakui dimensi pengarusutamaan gender masih belum jelas dalam APBN.
Karenanya, Sri Mulyani menantang jajarannya untuk memikirkan konsep yang tajam terkait dimensi pengarusutamaan gender dalam APBN layaknya pemikiran RA Kartini yang dituangkan dalam surat-suratnya.
“Saya ingin kita dijadikan laboratorium. Kita lihat di dalam proses, kita lihat di dalam mata anggarannya, kita lihat konsep di belakangnya,” ujarnya.
Selain itu, Sri Mulyani juga tak segan belajar dari negara lain untuk meningkatkan dimensi pengarusutamaan gender.
“Seperti di Kanada, Menteri Keuangannya (Bill Morneau) mengatakan bahwa tidak akan ada suatu program kalau tidak analisa gendernya. Jadi sangat spesifik untuk hal-hal itu,” ujarnya.
Sri Mulyani mengungkapkan, dimensi gender dalam APBN secara khusus tercermin dari alokasi anggaran kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang di antaranya digunakan untuk memberdayakan perempuan Indonesia, melindungi anak, pencegahan perdagangan manusia, pencegahan kekerasaan dalam rumah tangga.
(cnn/cnn)
Comment