Bupati Indramayu Lucky Hakim menegaskan sikapnya terkait aksi warga petambak yang membawa tiga karung uang koin receh untuk diserahkan kepadanya, Senin (6/4/2026).
Aksi ini dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (Kompi) sebagai bentuk tanggung jawab atas kerusakan fasilitas di Alun-alun Indramayu dan Tugu 0 Kilometer.
Dalam pertemuan di Pendopo Indramayu, Bupati Indramayu Lucky Hakim memberikan apresiasi atas niat baik warga meski menegaskan bahwa uang koin tersebut tidak dapat diterima.
“Mereka ingin menyerahkan uang, tapi saya katakan tidak pernah meminta. Yang penting adalah perbaikan fasilitas, bukan soal uang,” jelas Bupati Indramayu Lucky Hakim di Pendopo Indramayu.
Ia bahkan sempat mengajak warga masuk ke dalam pendopo untuk berdiskusi dan mencari solusi terbaik, namun massa menolak.
Menurut Bupati Indramayu Lucky Hakim, fasilitas publik seperti Alun-alun dan Tugu 0 Kilometer dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga perbaikan pun harus melalui mekanisme yang sah.
“Dari sisi Pemda, kami bisa perbaiki fasilitas jika rusak. Kami tidak mau menerima uang, tetapi tetap menghargai niat baik Kompi,” tuturnya.
Lucky menambahkan, uang koin yang dikumpulkan berasal dari masyarakat, tetapi jika diterima akan termasuk gratifikasi dan melanggar aturan.
“Kalau saya terima, itu namanya gratifikasi. Sumber anggaran harus resmi, baik dari pajak, retribusi, atau hibah yang masuk ke anggaran, bukan ke tangan saya,” jelasnya.
Bupati Indramayu Lucky Hakim juga menjelaskan alasan dirinya tidak menemui massa saat demo sebelumnya yang berujung ricuh.
Menurutnya, pihak Kompi tidak mengirim permohonan resmi untuk bertemu, hanya surat pemberitahuan aksi.
“Saya tanyakan, apakah ada permohonan bertemu melalui surat atau WhatsApp? Ternyata tidak pernah,” kata dia.
Meski demikian, pemerintah kabupaten telah menfasilitasi pertemuan perwakilan Kompi dan menyerap semua tuntutan mereka.
Bupati menambahkan bahwa ia tidak bisa hadir langsung karena sedang menerima tamu dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Saya sedang rapat dengan BPK, jadi wakilkan oleh Wakil Bupati. Tetapi kami tetap mendengarkan aspirasi masyarakat melalui perwakilan,” jelasnya.
Terkait nasib para petambak, Bupati Indramayu Lucky Hakim menegaskan bahwa Pemkab tetap terbuka untuk menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah pusat.
Program Revitalisasi Tambak Pantura yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) bertujuan meningkatkan produktivitas tambak dan kesejahteraan petambak. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah dua kali melakukan sosialisasi program tersebut di Indramayu.
“Kalau saya menghentikan program PSN, saya bisa melanggar hukum. Tapi jika ada masyarakat yang menolak, kami siap memfasilitasi aspirasi mereka, baik lewat KKP maupun DPR RI Komisi IV,” ujarnya.
Bupati Indramayu Lucky Hakim berharap Kompi dapat membangun sinergi dengan Pemkab Indramayu, berdiskusi secara santun, dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak.
“Semua masalah bisa diselesaikan dengan cara yang sesuai aturan, tanpa provokasi, dan dengan komunikasi yang baik,” pungkasnya.
Comment