MENITONE.COM – Ketua DPP PDIP, Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok, memberikan tanggapan mengenai spekulasi tentang reshuffle kabinet menjelang akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ahok menyatakan bahwa dia tidak mempermasalahkan kemungkinan reshuffle kabinet yang dapat terjadi dalam dua bulan terakhir pemerintahan Jokowi.
Menurut Ahok, PDIP belum membahas secara resmi isu reshuffle kabinet ini. “Namun, pada dasarnya, itu adalah hak prerogatif presiden,” ungkap Ahok di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu, 14 Agustus 2024.
Ahok menyebutkan bahwa reshuffle mungkin merupakan bagian dari proses transisi pemerintahan dari Jokowi ke presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024.
Dia juga menekankan bahwa kedekatan Prabowo dengan Jokowi, yang diusung sebagai penerus kebijakan Jokowi dalam Pilpres 2024, bisa mempengaruhi keputusan tersebut.
“Dua bulan tersisa sebelum akhir masa pemerintahan Jokowi bisa digunakan sebagai masa transisi,” tambah Ahok. “Meskipun hanya dua bulan, waktu tersebut cukup untuk persiapan lima tahun ke depan,” jelasnya.
Ahok juga menanggapi tudingan bahwa reshuffle kabinet ini bertujuan untuk mengurangi kekuatan PDIP di pemerintahan, terutama karena beberapa menteri yang diisukan akan terkena reshuffle adalah dari PDIP.
Ia menegaskan bahwa pengalaman pribadi menghadapi kasus hukum tidak dianggap sebagai usaha untuk melemahkan dirinya. “Selama Anda menjaga integritas dan reputasi baik, tidak ada yang bisa menggoyahkan posisi Anda,” katanya.
Pendapat PDIP Mengenai Reshuffle Kabinet
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, juga menanggapi isu reshuffle kabinet dengan sikap yang sama. Hasto menegaskan bahwa penentuan menteri adalah hak prerogatif presiden yang sedang menjabat.
“Kami menghormati hak prerogatif presiden dalam tata pemerintahan yang baik,” ujarnya di Kantor DPP PDIP, pada hari yang sama.
Sebelumnya, terdapat kabar bahwa Presiden Jokowi berencana melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Informasi ini beredar dari berbagai sumber, termasuk petinggi partai pendukung Koalisi Indonesia Maju dan pejabat di lingkaran Istana.
Menurut laporan Tempo pada 13 Agustus 2024, beberapa menteri PDIP yang dirumorkan terkena reshuffle adalah Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.
Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, tidak memberikan tanggapan mengenai kabar reshuffle, sementara Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, hanya memberikan jawaban singkat yang mengindikasikan kemungkinan reshuffle, namun tidak memberikan rincian lebih lanjut.
Comment