Jakarta, 14 Agustus 2024 – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu petang. Pertemuan ini turut membahas ketegangan antara PBNU dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Gus Yahya – demikian sapaan akrab Yahya Cholil Staquf – hadir di istana bersama Rais Aam PBNU, Miftahul Akhyar, dan Wakil Rais Aam PBNU, Anwar Iskandar. Mereka tiba sekitar pukul 16.45 WIB dan keluar dari istana sekitar satu setengah jam kemudian.
Setelah pertemuan, Gus Yahya menjelaskan bahwa agenda utama diskusi adalah mengenai kerja sama antara pemerintah dan PBNU. Namun, Presiden Jokowi juga menanyakan tentang perselisihan antara PBNU dan PKB. “Kami telah menjelaskan secara detail, dan Presiden bisa memahami situasi ini dengan baik,” ujar Yahya. Meski demikian, ia menegaskan bahwa Jokowi tidak memberikan arahan atau solusi konkret terkait konflik tersebut. Gus Yahya menambahkan, “Kami akan menangani permasalahan ini secara mandiri.”
Konflik antara PKB dan PBNU telah meningkat dalam dua bulan terakhir. Ketegangan ini bermula dari pembentukan panitia khusus (pansus) oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyelidiki penyelenggaraan ibadah haji 2024. Pansus tersebut, yang diinisiasi oleh Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, menuding adanya penyimpangan dalam pengelolaan kuota haji, termasuk pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.
Gus Yahya menduga bahwa pansus haji ini merupakan upaya dari elite PKB untuk menargetkan PBNU dan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas – adik Gus Yahya. Sebagai respons, PBNU membentuk pansus yang menelaah hubungan antara PBNU dan PKB, yang disebut pansus PKB.
Pada 12 Agustus, ratusan kiai berkumpul di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, untuk merespons konflik ini. Pertemuan tersebut dihadiri oleh pengurus PBNU, Anwar Iskandar dan Amin Said Husni, yang juga memimpin pansus PKB. Para peserta pertemuan, termasuk pengasuh Pesantren Lirboyo Anwar Manshur dan pengasuh Pesantren Tebuireng Abdul Hakim Mahfudz, menekankan pentingnya hubungan antara PBNU dan PKB serta mendesak PBNU untuk mengambil langkah strategis untuk memperbaiki situasi.
Menanggapi permintaan para kiai, Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Syaiful Huda, menyatakan bahwa PKB dan PBNU memiliki peran masing-masing dan seharusnya tidak saling mencampuri urusan internal satu sama lain. “Masing-masing memiliki wilayah dan tanggung jawab sendiri yang harus dihormati,” kata Syaiful Huda di Kantor DPP PKB di Jakarta pada 13 Agustus 2024.
Comment