JAKARTA, Menitone.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fahri Hamzah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengganti juru bicaranya Febri Diansyah dengan seorang penyidik.
Febri dilantik akhir tahun 2016, menggantikan posisi yang ditinggalkan Johan Budi sejak Oktober 2014.
Sebelumnya menjadi juru bicara, Febri menjadi pegawai fungsional Direktorat Gratifikasi KPK.
“KPK harus mengurangi rektorika non hukum di ruang publik dan saya mengusulkan supaya Juru Bicara KPK diganti dengan orang penyidik,” kata Fahri di Kompek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/8/2017).
Ia tidak mau seorang juru bicara KPK diisi orang yang tidak mengerti proses penyidikan.
“Seperti di Mabes Polri itu, orang yang konferensi pers itu penyidik,” ucapnya.
Menurutnya, Febri orang yang tidak mengerti dengan proses penyidikan.
Dirinya menilai, seorang penyidik jika memberikan keterangan harus bertanggungjawab kepada proses yang sudah dilakukan.
“Ini kan tidak,” ucapnya.
Ia mencontohkan pernyataan soal Johannes Marliem yang meninggal dunia disebut sebagai saksi kunci kasus e-KTP.
Padahal seseorang bisa ditentukan sebagai saksi kunci jika pernah diperiksa.
Akibatnya menjadi hal tersebut memancing keriuhan di tengah masyarakat.
“Bagaimana disebut saksi kunci padahal dia belum diperiksa dan kita ngga pernah dengar apa yang dilakukan. Padahal dia cuma kontraktor yang lagi nagih,” kata Fahri.
Fahri mengaku kecewa lantaran Johannes yang sudah dicap publik sebagai saksi kunci kasus KTP elektronik justru tidak mendapatkan.
“Tapi dikembangkanlah dia punya data sekian gigabyte, terang aja dia orang digital kok, datanya gigabyte. Data apa kita ngga tahu,” katanya.
Fahri pun mengaku bingung dengan KPK yang bisa berbeda sikap soal Johannes.
“Kedua sekarang dia katakan, kami ngga akan terganggu dengan hilangnya saksi kunci. Tapi sebelumnya KPK katakan kami punya masalah karena saksi kunci hilang. Itu gimana? Ini katanya saksi kunci, kalau saksi kuncinya hilang kasusnya hilang juga dong,” kata Fahri.(tribunnews)
Comment