Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, baru-baru ini menjadi sorotan publik setelah menghadiri rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI terkait pembahasan anggaran kementerian.
Suasana rapat yang digelar pada Rabu, 1 April 2026, semula berjalan formal namun berubah tegang ketika ditemukan adanya selisih data anggaran yang tidak sinkron antara laporan kementerian dan catatan DPR.
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Daulay, secara terbuka mempertanyakan keakuratan laporan anggaran yang disampaikan pihak kementerian.
Menurutnya, ketidaksesuaian angka terutama terlihat pada pos tugas pembantuan dan pemasaran, yang berpotensi menimbulkan salah tafsir dalam pengawasan penggunaan dana negara.
Sorotan utama kemudian mengarah kepada Menteri Pariwisata, yang memimpin pemaparan anggaran tersebut.
Dalam forum tersebut, Menteri Pariwisata Widiyanti tampak kesulitan memberikan penjelasan rinci terkait selisih angka yang dipersoalkan.
Penjelasan yang disampaikan belum mampu menjawab pertanyaan mendasar mengenai dasar perhitungan laporan, sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan anggota rapat.
Bahkan jajaran internal kementerian, termasuk biro perencanaan, juga tidak dapat menghadirkan data yang eksak saat diminta klarifikasi.
Ketidakmampuan menyajikan angka pasti ini menimbulkan kekhawatiran mengenai tata kelola pelaporan di internal kementerian.
Saleh Daulay menegaskan bahwa persoalan anggaran negara tidak bisa ditangani dengan pendekatan perkiraan.
Ia menekankan bahwa setiap angka dalam laporan harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun substantif.
“Ini bukan soal kira-kira. Angka itu harus eksak,” tegas Saleh di hadapan seluruh peserta rapat.
Menurut Saleh, ketidaktepatan data bukan hanya persoalan teknis semata, melainkan juga berkaitan dengan kredibilitas lembaga dalam mengelola keuangan negara.
DPR, sebagai lembaga pengawas, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran digunakan secara transparan dan akuntabel.
Oleh karena itu, Komisi VII DPR RI memberikan tenggat waktu lima hari kepada Kementerian Pariwisata untuk memperbaiki dan menyampaikan kembali laporan anggaran yang telah diverifikasi.
Langkah ini diharapkan mampu mengklarifikasi selisih yang muncul sekaligus memperbaiki tata kelola pelaporan internal kementerian.
Peristiwa ini juga menjadi sorotan publik karena potongan video momen rapat dengan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana telah menyebar luas di berbagai platform media sosial.
Banyak masyarakat mempertanyakan kesiapan kementerian dalam menyusun laporan anggaran, serta menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana publik.
Fenomena viral ini menjadi pengingat bahwa akuntabilitas anggaran bukan hanya kewajiban administratif, melainkan juga bagian dari kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Kejelasan data dan ketepatan perhitungan merupakan fondasi utama dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan negara.
Kementerian Pariwisata diharapkan mampu menunjukkan perbaikan yang konkret agar kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran dapat tetap terjaga.
Selain itu, kasus ini menunjukkan bahwa kementerian perlu meningkatkan koordinasi internal dan memastikan setiap laporan keuangan telah diverifikasi sebelum disampaikan kepada DPR.
Langkah tersebut penting agar kesalahan data tidak terulang, yang berpotensi menimbulkan kritik publik dan menurunkan kredibilitas kementerian.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, melalui timnya, dijadwalkan akan menyerahkan revisi laporan anggaran dalam jangka waktu yang ditetapkan DPR.
Revisi ini diharapkan mencakup perhitungan yang lebih transparan, rinci, dan akurat. Dengan demikian, Komisi VII DPR dapat melaksanakan tugas pengawasannya secara efektif, sekaligus memastikan penggunaan anggaran publik dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.
Kasus ini menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang profesional dan akuntabel.
Terlepas dari sorotan publik dan viralnya video rapat, momentum ini dapat dijadikan pembelajaran penting bagi kementerian maupun lembaga pemerintah lain dalam meningkatkan akurasi dan transparansi laporan anggaran.
Di masa mendatang, keterbukaan data, konsistensi perhitungan, serta kejelasan prosedur pelaporan menjadi faktor kunci agar kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terjaga.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana kini berada di bawah tekanan untuk menunjukkan bahwa kementeriannya mampu memperbaiki tata kelola dan menegakkan standar akuntabilitas yang tinggi.
Comment