Pemotongan gaji kembali menjadi sorotan setelah pemerintah mengkaji kemungkinan memangkas remunerasi menteri dan anggota DPR RI sebagai bagian dari strategi efisiensi anggaran.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan dirinya tidak keberatan jika kebijakan ini diterapkan pada kalangan menteri. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau DPR, saya enggak tahu. Kalau menteri sih enggak apa-apa, tapi nanti kita lihat kebijakan Presiden seperti apa,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026).
Purbaya bahkan menegaskan kesiapan dirinya jika gaji sebagai Menteri Keuangan ikut terkena pemotongan gaji. Dengan nada santai, ia menyebut tidak mempermasalahkan wacana tersebut.
“Enggak apa-apa (kalau gaji dipotong), kan banyak duitnya. Potong berapa misalnya?” kata Purbaya.
Ia memperkirakan besaran pemotongan gaji menteri dapat mencapai sekitar 25 persen, meski angka ini masih sebatas perkiraan pribadi dan belum menjadi keputusan resmi.
“Kayaknya 25 persen, mungkin. Belum, belum (belum ada pembicaraan resmi). Saya tebak kira-kira 25 persen,” jelasnya.
Lebih jauh, Purbaya mengakui wacana pemotongan gaji memang sempat dibahas secara internal di pemerintahan. Namun hingga saat ini, belum ada keputusan final yang diambil.
“Ada pembicaraan seperti itu, tapi keputusan terakhirnya masih belum jelas,” ujarnya.
Wacana ini muncul di tengah upaya pemerintah menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tetap di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Sejumlah strategi efisiensi sedang dikaji, termasuk penghematan belanja di berbagai sektor. Langkah ini juga menjadi respons atas tekanan global, seperti lonjakan harga energi, yang berpotensi menambah beban anggaran negara.
Comment